Virgil Stoica dan Andrei Ilas
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romaniavirgilstoica@gmail.com
andan_i@yahoo.com
Electronic Journal of e-Government Volume 7 Issue 2 2009 (pp171 - 182)
Abstrak: Terdapat beberapa ketidaksepahaman diantara para ahli mengenai doktrin bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang mengalami perubahan secara drastis. Pada masa kini, teknologi informasi menjadi lebih mudah diakses, kompleks dan aman, dan teknologi informasi pun merubah tradisi masyarakat menjadi lebih modern. Di beberapa negara-negara yang menganut demokrasi, e-government menggambarkan sebuah jawaban atas keinginan pemerintah untuk mengurangi biaya proses pengambilan keputusan. Tetapi bagaimanapun juga, sistem administrasi yang baru ini tidak hanya membutuhkan inovasi, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang lebih cerdas (e-literacy) untuk menjadi pemakainya. Penelitian-penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini menunjukan bahwa e-government telah mengembangkan lima tahap, tiap-tiap tahap mencerminkan derajat kecanggihan teknis dan derajat interaksi dengan para pengguna: penyebaran informasi secara sederhana (komunikasi satu arah), komunikasi dua arah, pelayanan dan transaksi keuangan, integrasi (baik horizontal maupun vertikal), dan partisipasi politik. Berawal dari model ini, penelitian mengevaluasi tahap dari pelaksanaan e-government di perkotaan di Romania, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki pengaruh. Semua lokasi penelitian, yaitu 165 kota, dianalisa melalui perspektif pemerintahan digital (pelayanan publik melalui internet) dan demokrasi digital (partisipasi masyarakat terhadap proses tata kelola pemerintahan melalui internet). Disamping fakta bahwa literatur dan referensi pustaka tentang e-government masih sangat sedikit dan sedang mengalami perkembangan, tetapi juga jumlah penelitian mengenai hal ini masih belum banyak. Proses evaluasi pelaksanaan e-government di tingkat lokal di Romania merupakan salah satu agenda utama nasional. Pada akhirnya, penelitian-penelitian di masa mendatang pada variabel-variabel yang mempengaruhi performa e-government di Romania pun akan dijelaskan.
Kata Kunci: e-government Romania, e-service, demokrasi digital, teknologi informasi
1. Pendahuluan
Selama beberapa tahun terakhir, e-government telah menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan di masyarakat kita. Tetapi bagaimanapun, perdebatan akademis mengenai masalah ini tidak memberikan solusi terbaik untuk pelaksanaannya. Terdapat berbagai negara-negara penganut demokrasi yang dimana mereka memiliki instrumen e-government yang bisa diakses oleh masyarakatnya walaupun hanya berada pada level tahap awal. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk meneliti dan menjelaskan tingkat pelaksanaan e-government di Romania. Terdapat 165 kota (locus penelitian) telah dianalisa dengan menggunakan lima kriteria evaluasi: yaitu keamanan dan perlindungan data pribadi, kegunaan, isi, pelayanan-pelayanan yang tersedia, dan partisipasi masyarakat. Data yang dikumpulkan pun dijelaskan dan diinterpretasi kedalam konteks standar Romania dan standar internasional. Kami juga akan membuat usulan-usulan dan memberikan stimulasi bagi penelitian-penelitian mendatang mengenai variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan e-government di Romania dan teori-teori yang bisa diuji.
2. e-Government: Pendekatan teoritis
Teknologi informasi merupakan satu faktor yang menimbulkan perubahan, teknologi informasi juga menjadi elemen inti dari reformasi manajerial baik di dalam organisasi swasta maupun di dalam organisasi pemerintahan. E-government juga meruapkan dimensi penting di dunia informasi dan pengetahuan yang dipengaruhi oleh globalisasi dan proses lokalisasi. Penggunaan teknologi informasi telah membuka kemungkinan peningkatan kualitas pelayanan publik dan menstimulasi perubahan politik (Norris 1999) terutama di dalam perfoma manjerialnya (Brown 1999), e-government juga dipercaya sebagai alat untuk meminimalisir kekakuan birokrasi (Moon dan Bretschneider 2002).
E-government merupakan salah satu konsep terbaru di dalam administrasi publik, e-government mulai muncul pada akhir tahun 1990-an. Pada kasus ini, para pihak analis dan mereka-mereka yang bekerja di bidang pelayanan publik tidak memiliki keseragaman pendapat mengenai definisi dan konsep e-government (Moon 2002). Latu sensu, e-government termasuk didalamnya penggunaan semua teknologi pendukung informasi dan komunikasi, dari mulai faks sampai handphone, teknologi-teknologi ini berfungsi untuk memfasilitasi administrasi pemerintahan harian. Bagaimanapun juga, ketika para pihak swasta mengembangkan e-commerce, konsep e-government pun berubah menjadi lebih sempit yaitu lebih menekankan pada penggunaan internet di dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan penggunaan internet ini, e-government bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, untuk mendapatkan pelayanan, selain itu e-government dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dan dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat di dalam proses pemerintahan (ONU dan ASPA 2001). Dengan demikian, e-government berarti, stricto sensu, menyediakan pelayanan publik melalui teknologi informasi. Menurut Sprecher (2000), e-government merupakan penggunaan tekonologi informasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan aktor-aktor lainnya seperti contohnya dengan masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi-instansi pemerintahan lainnya.
Penelitian-penelitian mengenai e-government pun dilakukan sampai sekaraang, hampir dari seluruh penelitian-penelitian ini pada umumnya memiliki kesamaan pendapat di dalam menentukan lima tahap pembangunan e-governmnet, kelima tahap ini pada umumnya mengacu kepada derajat kemampuan teknis dan derajat interaksi dengan para pengguna: penyebaran informasi (komunikasi satu arah), komunikasi dua arah, transaksi ekonomi dan penyediaan pelayanan, integrasi (horizontal dan vertical), dan partisipasi politik (Moon 2002). Tahap pertama adalah bentuk sederhana dari e-government, yaitu penyediaan informasi data kepada masyarakat melalui website. Tahap kedua adalah adanya komunikasi interaktif antara pemerintah dengan masyarakatnya, tahap kedua ini bisa menggunakan sistem transfer informasi melalui e-mail. Pada tahap ketiga, situs-situs pemerintah menyediakan pelayanan publik dan transaksi finansial (Hiller dan Belanger 2001). Tipe e-government ini dapat direalisasikan dengan penyediaan database dan akses online yang memadai. Tahap berikutnya adalah untuk mengintegrasikan secara vertical (integrasi antar-pemerintah) dan secara horizontal (di dalam satu instansi pemerintahan) semua pelayanan pemerintah. Bagaimanapun, tahap keempat ini membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengkonvergenkan sistem online dan pelayanan-pelayanan tertentu yang disediakan oleh tiap-tiap administrasi/instansi (Hiller dan Belanger 2001). Tahap terakhir adalah meningkatkan partisipasi politik melalui internet, penggunaan internet ini bisa berupa pemilihan secara online, forum internet, polling pendapat, atau interaksi-interaksi lainnya.
Konsep ini merupakan instrumen percobaan untuk memahami evolusi e-government. Praktek-praktek nyata menunjukan bahwa sangatlah mungkin bahwa proses evolusi ini bisa tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik. Hal iniliah yang menjadi masalah yang harus dihadapi oleh para peneliti, terutama untuk penerapan e-government di pemerintahan local. Institute E-governance melakukan penelitian pada tahun 2003 dan 2005. Pada kedua kasuspenelitian, 100 kota telah melaksanakan e-government. Terdapat penelitian-penelitian mengenai e-government (penyediaan pelayanan publik) dan e-demokrasi (partisipasi masyarakat di dalam tata kelola pemerintahan). Secara nyata, analisis yang dilakukan terfokus kepada faktor keamanan situs, kegunaan, isi web site, tipe pelayanan online, dan partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Evolusi e-government di pemerintahan daerah pada tahun-tahun terakhir ini telah diteliti dan dimonitor baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis (Choudrie, Ghinea, dan Weerakkody 2004, Norris dan Moon 2005, Finger dan Pecound 2003, Martin dan Byrne 2003). Peneleitian-penelitian yang lain telah menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi dan organisasional yang berhubungan dengan pembangunan e-government, penelitian-peneltian tersebut juga telah menganalisis perbedaan antara teori dan realita dari aplikasi e-government di level pemerintahan daerah (2002).
3. Metodologi Riset
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi web site – web site resmi dari kota-kota di Romania, metode ini mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Mark Holzer dan Seang-Tae Kim melalui penelitian mereka yang berjudul Digital Governance in Municipalities Worldwide (2005). Terdapat 308 situs penelitian (kota dan kota kecil), termasuk di dalamnya 6 distrik di Kotamadya Bukares. Pada saat studi ini dilakukan, hanya terdapat 165 (sekitar 53,57%) situs penelitian yang memiliki web site yang masih berfungsi.
Penelitian akan meneliti pemerintahan lokal dengan dimulai dari model incremental pengembangan, yaitu: tahap pertama adalah menyediakan informasi, yang kedua adalah pertukaran informasi, kemudia diikuti oleh ketentuan pelayanan, integrasi pelayanan, dan yang terakhir adalah partisipasi politik. Kriteria yang digunakan untuk meneliti website pemerintahan-pemerintahan kota ini memiliki lima komponen: keamanan dan perlindungan data pribadi, kegunaan, isi web site, tipe pelayanan yang disediakan, dan demokrasi digital. Penelitian menggunakan 98 alat ukur, yang menghasilkan data mentah sekitar score 219, dan skor maksimum 100. Pengukuran bobot sangatlah penting karena tiap dimensi memiliki jumlah pertanyaan yang berbeda-beda (18 pertanyaan pada item kemananan dan duapuluh untuk semua dimensi/item), perbedaan ini sama juga pada skor penelitian (25,32,48,59,55). Kelima dimensi ini diperlakukan sama dialam pengukuran bobot, tidak didasarkan pada jumlah pertanyaan yang digunakan di dalam penelitian. Dengan demikian, setelah pengukuran bobot, tiap dimensi dapat mencapai skor antara 0 – 20, sedangkan skor maksimum adalah 100. Terdapat 43 item yang terdikotomi. Untuk pertanyaan-pertanyaan tidak hanya menghasilkan jawaban ya/tidak (0/1), skala 3 atau empat telah digunakan (0,1,2 atau 0,1,2,3), dimana 0 mengindikasikan bahwa tidak ada informasi yang dapat diraih dari pertanyaan penelitian; 1^ fakta bahwa informasi tersedia; 2^ fakta bahwa informasi dapat diunduh (file, folder, audio, atau dokumen-dokumen video); dan 3^ mengindikasikan kemungkinan transaksi online (pembayaran barang dan jasa, pembayaran premi, keberadaan basis data dimana informasi dapat dicari, dan kemungkinan penggunaan tanda tangan elektronik).
Pada item “keamanan dan proteksi data pribadi”, konsep-konsep seperti pernyataan publik yang mengarah pada perlindungan data personal, otentifikasi, enkripsi, manajemen pengumpulan data, dan penggunaan cookies yang dioperasionalisasikan. Mudah digunakan dan mudah dimengerti, panjang halaman akses, struktur, kemampuan mencari informasi yang tersembunyi baik di website atau pun di link-link yang berhubungan, merupakan konsep-konsep yang ada pada penggunaan operasionalisasi. Pada item isi website, tingkat akses informasi, dokumen resmi, laporan-laporan, dan publikasi materi-materi penting merupakan hal-hal yang penting di dalam menentukan kualitas item isi website. Pada kategori “pelayanan”, termasuk di dalamnya transaksi yang mungkin muncul antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dan antara pemerintah daerah dengan para pengusaha, contoh konkrit dari hubungan ini bisa berupa pemberian izin dan lisensi. Penelitian tentang demokrasi digital dimulai dari pembahasan penyediaan alur umpan balik melalui internet yang mampu diserap oleh pemerintah di dalam tata kelola administrasinya, alur umpan balik ini bisa direalisasikan melalui perdebatan tentang kebijakan-kebijakan pemda yang dilakukan secara online melalui website resmi pemerintah kota, hal ini akan bisa merealisasikan sistem pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat performa pemerintah. Skala evaluasi ini telah diaplikasikan oleh seluruh kota-kota yang ada di Romania, hal ini didasarkan pada waktu penelitian (1 – 20 Juni 2007), keberadaan web site yang masih berfungsi (yaitu sekitar 165 web site dari 308 web site). Proses pengumpulan data telah dilakukan dengan beberapa pihak pembantu, dimana para pembantu yang sangat berjasa tersebut mencakup para mahasiswa baik S1 maupun mahasiswa pascasarjana di Departemen Ilmu Politik di Universitas lasi.
Jaring evaluasi juga mencakup contoh penilaian dari tiap-tiap item; para operator juga diberikan penjelasan secara detail mengenai sistem penilaian. Dengan tujuan untuk memastikan reliabilitas instrumen dan aplikasinya, tiap website telah dievaluasi setidaknya dua kali dengan operator-operator yang berbeda-beda. Jika terdapat perbedaan score lebih dari 5 poin (5% dari maksimum nilai skala), maka website harus mengalami satu kali lagi penilaian.
4. Hasil Penelitian
Penelitian ini menunjukan bahwa skor didapatkan melalui beberapa survey di 165 kota. Skor tertinggi diperoleh melalui website resmi kotamadya Tinisoara (39,66), website Bucharest (Ibu Kota) (39,36), kemudian kota yang memiliki skor ketiga terbesar adalah kota Arad (38,73). Skor yang paling maksimum adalah 100, setiap kota yang diniliai hanya mendapat skor dibawah 40 poin, hal ini menandakan bahwa gap antara idealitas e-government dan realitas pelaksanaanya sangat jauh di Romania.
Lebar/amplitud/jenjang variasi skor adalah 36,59. Skor terendah didapat dari distrik 5 yaitu dari Bucharest – 3,07 poin, kemudian diikuti oleh Kota Targu Secuiesc – 3,93 poin, dan Kota Baia Sprie – 5,06.
Lima skor tertinggi yang didapat dari kota-kota di Romania. 5 pentagonal memiliki bentuk yang serupa dengan nilai-nilai tinggi dari dimensi “kegunaan” dan nilai-nilai terendah didapat dari dimensi “perlindungan data pribadi” dan dimensi “partisipasi publik”
Fakta yang ditemukan dari keduapuluh kota yaitu bahwa pelaksanaan e-government akan lebih berkualitas di kota-kota besar, hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu kota maka akan semakin besar pula tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas e-service, hal ini sama dengan teori bahwa di perkotaan besar akn lebih memiliki sumber daya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan. Tetapi bagaimanapun, hipotesis harus diuji pada penelitian lanjutan, terutama dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fakta menyatakan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan adalah 16,39, setengah dari 165 kota mendapat poin sekitar dibawah 15 pada skala 0 – 100, hal ini menunjukan bahwa tidak hanya ketersedian sumber-sumber daya yang ada yang menjadi penentu tetapi juga niat dari pemerintah itu sendiri. Kami memiliki rencana untuk menguji hipotesa ini di masa mendatang.
Pada item keamanan dan perlindungan data pribadi, situs-situs terbaik seperti Bistrita dan Ploeisti mencapai poin 5,81 pada skala 0 – 20 (tabel 2). Dengan angka rata-rata 0,62 dan median 0. Kami juga menemukan bahwa dari 165 web site – web site kota-kota besar di Rumania terdapat 128 situs yang tidak memperhatikan perlindungan data pribadi.
Penelitian tidak menunjukan ketidakadaan kepedulian akan pentingnya keamanan informasi pada situs-situs pemerintah, tetapi hal keamanan informasi hanya dilimpahkan kepada tanggung jawab pengguna (publik). Pemberian jaminan keamanan perlindungan data pribadi hanya ada pada situs yang memiliki pelayanan pembayaran pajak (dimana hal ini merupakan pelayanan yang disediakan oleh sedikit situs pemerintah di Romania. Pada kebanyakan kasus, akses untuk pelayanan-pelayanan tersebut dapat direalisasikan melalui cara klasik, yaitu dengan mengisi formulir dan mengirmkanannya ke derpartemen keuangan perkotaan. Tidak ada dari situs-situs yang diteliti yang menyatakan bahwa cookies digunakan atau tidak, situs-situs ini juga tidak ada menu tandatangan elektronik. Hal ini menunjukan bahwa situs-situs tersebut masih dianggap sebagai “hanya penyedia layanan informasi”, sedangkan jaminan otoritas pengguna dan pentingnya perlindungan data personal masih lah tidak dianggap penting.
Hampir dari seluruh situs yang ada memiliki akses homepage, yang bisa ditautkan menjadi dua layar. Selain itu, hampir dari seluruh situs memiliki peta situs dan bar navigasi pada setiap page yang dibuka. Hompage seringkali menggunakan fotograf yang tidak memiliki kegunaan, seperti contohnya potrait walikota atau anggota-anggota dewan. Terdapat beberapa contoh kecil ketika para audiens diberlakukan sebagai kelompok sasaran. Pada beberapa kasus, web site akan memiliki link-link untuk penduduk lokal dan juga untuk turist, link-link ini jarang sekali diperuntukan untuk pengusaha, dan tidak pernah diperuntukan untuk para manula, para pemuda-pemudi, ataupun individu-individu yang memiliki kebutuhan tertentu. Hanya ada sedikit situs yang menyediakan pengisian form online, dan tidak ada satu pun situs yang menyediakan keseluruhan prosedur administrasi online. Hampir dari satu pertiga dari situs pemkot di Romania memiliki mesin pencari, tetapi keberadaan mesin pencari ini tidak sempurna. Hampir dari seperempat situs yang mengupdate isi situs tersebut.
Situs pemerintah kota Targu-Mures merupakan situs yang mendapatkan poin tertinggi yaitu 11,2 dengan kategori isi situs paling lengkap. Yang lainnya hanya mendapatkan poin dibawah 10. Skor rata-rata dari dimensi kelengkapan isi situs adalah 3,91 dengan deviasi standar 2,42 dan dengan median 3,6. Hampir dari seluruh situs menyediakan alamat pusat kota (alun-alun) dan tempat-tempat penting lainnya, situs tersebut juga menyediakan daftar keputusan dan resolusi dewan kota. Catatan-catatan pertemuan dewan pun bisa ditemukan dari sekitar 20 % dari keseluruhan jumlah situs. Penyediaan data keuangan daerah juga pada situs-situs ini juga terbatas. Hampir dari setengah situs menyediakan informasi dengan minimal dua bahasa (yaitu bahas Inggris dan Romania, tetapi informasi dalam bahasa Inggris tidak selengkap dibanding dengan yang berbahasa Romania. Di Transylvania, terdapat beberapa situs yang memiliki 3 – 4 bahasa (Romania, Inggris, Hungaria, dan Jerman), tetapi ada juga situs yang hanya menggunakan bahasa Romania. Situs-situs yang ada tidak menyediakan sistem peringatan untuk digunakan jika terjadi bencana, situs-situs ini juga tidak menyediakan kemudahan akses bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Even-even yang akan dilaksanakan di kota-kota biasanya diumumkan dengan kalimat-kalimat singkat (even-even ini bisa berupa festival keagamaan, libur resmi, dan even-even peringatan sejarah). Tidak ada situs pemerintah yang menyediakan informasi aspek kehidupan sehari-hari seperti informasi lalu lintas yang akurat.
Bucharest dan Arad menyediakan pelayanan online dengan skor tertinggi kepada masyarakat, skor ini mencapai 9,49 (tabel 5). Skor rata-rata pada item pelayanan adalah 2,09 dengan deviasi standar 1,84 dan median 1,7. Sesuai dengan penemuan data terdapat 44 kota yang tidak menyediakan layanan online kepada masyarakat. Tidak ada kota yang menyediakan pelayanan pembayaran tagihan secara online. Di lain sisi, hampir dari seperempat kasus, situs pemerintahan tidak ada yang menyediakan layanan pembayaran pajak daerah secara online. Prosedur registrasi untuk membayar pajak daerah tidak bersifat e-service murni. Masyarakat harus mengikuti prosedur semi manual untuk membayar pajak.
Pada item “demokrasi digital”, hasil terbaik diraih oleh kota Aiud – 10,16 poin (tabel 6). Seluruh kota lainnya hanya mendapat skor dibawah 7,62, terdapat 41 situs yang tidak menyediakan akses alur feedback dari masyarakat. Dengan demikian, skor rata-rata untuk tingkat partisipasi adalah 1,14 dengan standar deviasi 1,84 dan median 0,73. Hanya sedikit situs yang menyediakan formulir online untuk memberikan komentar kepada pemerintah atas performa kinerjanya. Kurang dari 10 % dari situs resmi pemerintah kota yang memiliki layanan poling pendapat, dan tak ada satupun situs yang menyediakan layanan petisi online. Ada beberapa situs yang menyediakan forum diskusi, tetapi forum diskusi tersebut jarang ditanggapi oleh pemerintah kota. Dengan demikian, forum-forum ini hanyalah sekedar wadah tampungan komplain dari masyarakat.
Ketika membandingkan skor pada kelima dimensi/item atas indeks e-government secara keseluruhan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa item “kegunaan” memiliki skor maksimum tertinggi yaitu 15,63 dengan nilai rata-rata 8,17. Hal ini sangatlah mudah diobservasi bahwa performa terbaik diraih pada dimensi teknis di dalam pelaksanaan e-government: strukturisasi informasi, kemudahan penggunaan situs, adanya formulir yang bisa diisi, dan adanya layanan mesin pecari. Bagaimanapun juga, performa pelaksanaan e-government terus menurun secara drastic ketika meneliti tiga dimensi/item yang lainnya, nilai yang diraih pada kategori kelengkapan isi situs adalah 3,91, 2,09 pada kategori pelayanan, 1,14 pada kategori partisipasi publik, dan 0,62 untuk kategori proteksi data personal dan keamanan. Keberadaan skor minimal (nilai 0) untuk keempat dari kelima dimensi mungkin bisa terjadi ketika pemerintah kota hanya menyediakan situs sebagai formalitas.
Pertanyaan selanjutnya adalah “bagaimana performa e-government dapat didistribusikan ke semua wilayah?”. Romania terbagi kedalam delapan wilayah pembangunan/ekonomi (gambar 3), wilayah-wilayah ini bukanlah unit administrasi independen, tetapi wilayah-wilayah membentuk kerangka jaringan kerjasama regional. Tiap-tiap wilayah terdiri dari sekitar 4 – 7 kabupaten, jumlah penduduk dan tingkat GDP per penduduk ditunjukan pada Tabel 8.
Dari sudut pandang distribusi geografis dan dari sudut pandang wilayah pembangunan ekonomi, Bucharest merupakan kota yang terbaik – dengan skor rata-rata 21,82 – disamping fakta bahwa skor terendah diperoleh oleh sector .Skor diatas rata-rata nasional juga diraih oleh wilayah Timur laut dan wilayah bagian barat (meliputi kabupaten-kabupaten seperti Timis, Arad, Cara-Severin dan Hunedoara). Hal ini merupakan paradoks dimana wilayah yang bisa dikatakan kurang maju tetapi dapat melaksanakan e-government yang relatif lebih baik. Buchares dan wilayah barat merupakan wilayah yang diharapkan sesuai dengan teori optimisme e-government. Berdasarkan teori wilayah yang memiliki kemajuan baik di bidang sumber daya manusia dan material akan lebih mungkin untuk menjalankan system e-government. Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah ini akan dipaksa untuk menuntut untuk pengimplementasian system tersebut. Tetapi pada kasus di Romania hal ini berbeda dengan hipotesa teori tersebut.
Wilayah Timur Laut adalah wilayah yang paling menghawatirkan, sedangkan yang paling baik adalah wilayah kota Bucharest. Kasus pada wilayah Timur Laut memunculkan pertanyaan ilmiah: apakah terdapat kepedulian khusus dari pemerintah daerah di wilayah yang kurang maju untuk memodernisasikan system administrasinya untuk meminimalisir gap antara wilayah tersebut dengan wilayah lainnya? Bagaimana proses “pembelajaran” dapat dilakukan pada tingkat administrasi local?
5. Kesimpulan
Sebelas tahun setelah munculnya web page pemkot pertama di Romania, pelaksanaan e-government tampaknya masih jalan ditempat. Pada dimensi “penggunaan” performa dapat diterima sebagai sesuatu yang cukup wajar, nilai rata-ratanya sekitar 8,17 pada skala 0 – 20. Pada dimensi keamanan dan perlindungan data pribadi, pelaksanaan e-government di Romania cukup menghawatirkan dan tampaknya tidak ada kepedulian dari pemerintahnya. Dari dimensi “kelengkapan isi website”, masih bisa dikatakan kurang. Dari dimensi pelayanan kita bisa menilainya dengan nilai kurang, hal ini bisa dilihat dari web site – web site resmi pemerintahan kota yang tidak menyediakan layanan pembayaran tagihan online. Masyarakat juga tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengutarakan pendapat mereka. Kurang dari 10 % dari keseluruhan web site resmi pemkot memiliki layanan poling online, dan tak ada satupun yang menyediakan layanan pengaduan petisi online. Terdapat perbedaan kualitas yang signifikan diantara kota-kota dan wilayah-wilayah yang ada di Romania. Secara paradoks, wilayah yang paling tertinggal (Timur Laut) memiliki kualitas e-government terbaik setelah kota Bucharest. Penelitian selanjutnya harus mengidentifikasi variable-variabel yang lebih tepat, juga harus menyebarkan hasil penelitian kepada pemerintah local sehingga mudah-mudahan dapat menstimulasi peningkatan kualitas e-government, yang selanjutnya diharapkan dapat menciptakan manajemen yang lebih baik akan penanganan masalah-masalah administrasi publik sehinggi dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
References
Arlsan, Aykut, (2007) “Turkish Local e- Governments: a Longitudinal Study”, Electronic Journal of E-Government, Vol 5, Issue 2, pp 95-106, www.ejeg.com/volume-5/vol5-iss2/v5-i2-art1.htm
Brown, Douglas, (1999) “Information Systems for Improved Performance Management: Development Ap-proaches in U.S. Public Agencies”, Reinventing Government in the Information Age, Richard Heeks (editor), Routledge, New York, pp 113-134. www.ejeg.com 180 ©Academic Conferences Ltd Virgil Stoica and Andrei Ilas
Choudrie, Jyoti, Gheorghita Ghinea and Vishanth Weerakkody, (2004) “Evaluating Global E-Government Sites: A View Using Web Diagnostic Tools”, Electronic Journal of E-Government, Vol 2, No. 2, pp 104-114, www.ejeg.com/volume-2/volume2-issue2/v2-i2-art4.htm.
Finger, Matthias and Gaelle Pecound, (2003) “From E-Government to E-Governance? Towards a Model of E-Governance”, Electronic Journal of E-Government, Vol 1, No.1, www.ejeg.com/volume-1/volume1-issue-1/issue1-art1.htm.
Hiller, Janine and France Belanger, (2001) Privacy Strategies for Electronic Government, E-Government Series, Pricewaterhouse Coopers Endowment for the Business of Government, Arlington VA.
Holzer, Mark and Seang-Tae Kim, (2005) Digital Governance in Municipalities Worldwide (2005). A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Through the World. The E-Governance Institute, National Center for Public Productivity, Rutgers, the State University of New Jersey, Global e-Policy e-Government Institute, Graduate School of Governance Sungkyunkwan University, www.andromeda.rutgers.edu/~ ego-vinst/Website/researchpg.htm.
Layene, Karen and Jungwoo Lee, (2001) “Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model”, Government Information Quartely, Vol 18, No. 2, pp 122-136.
Martin, Bill and John Byrne, (2003), “Implementing E-Government: Widening the Lens”, Electronic Journal of E-Government, Vol 1, No. 1, www.ejeg.com/volume-1/volume1-issue-1/issue1-art2.htm.
Moon, M. Jae, (2002) “The Evolution of E-government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?”, Public Ad-ministration Review, Vol. 62, No. 4, pp 424-434.
Moon, M. Jae and Stuart Bretschneider, (2002) “Does the Perception of Red Tape Constrain IT Innovativeness in Organizations? Unexpected Results from Simultaneous Equation Model and Implications”, Journal of Pub-lic Administration Research and Theory , Vol 12, No. 2, pp 273-291.
Kata Kunci: e-government Romania, e-service, demokrasi digital, teknologi informasi
1. Pendahuluan
Selama beberapa tahun terakhir, e-government telah menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan di masyarakat kita. Tetapi bagaimanapun, perdebatan akademis mengenai masalah ini tidak memberikan solusi terbaik untuk pelaksanaannya. Terdapat berbagai negara-negara penganut demokrasi yang dimana mereka memiliki instrumen e-government yang bisa diakses oleh masyarakatnya walaupun hanya berada pada level tahap awal. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk meneliti dan menjelaskan tingkat pelaksanaan e-government di Romania. Terdapat 165 kota (locus penelitian) telah dianalisa dengan menggunakan lima kriteria evaluasi: yaitu keamanan dan perlindungan data pribadi, kegunaan, isi, pelayanan-pelayanan yang tersedia, dan partisipasi masyarakat. Data yang dikumpulkan pun dijelaskan dan diinterpretasi kedalam konteks standar Romania dan standar internasional. Kami juga akan membuat usulan-usulan dan memberikan stimulasi bagi penelitian-penelitian mendatang mengenai variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan e-government di Romania dan teori-teori yang bisa diuji.
2. e-Government: Pendekatan teoritis
Teknologi informasi merupakan satu faktor yang menimbulkan perubahan, teknologi informasi juga menjadi elemen inti dari reformasi manajerial baik di dalam organisasi swasta maupun di dalam organisasi pemerintahan. E-government juga meruapkan dimensi penting di dunia informasi dan pengetahuan yang dipengaruhi oleh globalisasi dan proses lokalisasi. Penggunaan teknologi informasi telah membuka kemungkinan peningkatan kualitas pelayanan publik dan menstimulasi perubahan politik (Norris 1999) terutama di dalam perfoma manjerialnya (Brown 1999), e-government juga dipercaya sebagai alat untuk meminimalisir kekakuan birokrasi (Moon dan Bretschneider 2002).
E-government merupakan salah satu konsep terbaru di dalam administrasi publik, e-government mulai muncul pada akhir tahun 1990-an. Pada kasus ini, para pihak analis dan mereka-mereka yang bekerja di bidang pelayanan publik tidak memiliki keseragaman pendapat mengenai definisi dan konsep e-government (Moon 2002). Latu sensu, e-government termasuk didalamnya penggunaan semua teknologi pendukung informasi dan komunikasi, dari mulai faks sampai handphone, teknologi-teknologi ini berfungsi untuk memfasilitasi administrasi pemerintahan harian. Bagaimanapun juga, ketika para pihak swasta mengembangkan e-commerce, konsep e-government pun berubah menjadi lebih sempit yaitu lebih menekankan pada penggunaan internet di dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan penggunaan internet ini, e-government bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, untuk mendapatkan pelayanan, selain itu e-government dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dan dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat di dalam proses pemerintahan (ONU dan ASPA 2001). Dengan demikian, e-government berarti, stricto sensu, menyediakan pelayanan publik melalui teknologi informasi. Menurut Sprecher (2000), e-government merupakan penggunaan tekonologi informasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan aktor-aktor lainnya seperti contohnya dengan masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi-instansi pemerintahan lainnya.
Penelitian-penelitian mengenai e-government pun dilakukan sampai sekaraang, hampir dari seluruh penelitian-penelitian ini pada umumnya memiliki kesamaan pendapat di dalam menentukan lima tahap pembangunan e-governmnet, kelima tahap ini pada umumnya mengacu kepada derajat kemampuan teknis dan derajat interaksi dengan para pengguna: penyebaran informasi (komunikasi satu arah), komunikasi dua arah, transaksi ekonomi dan penyediaan pelayanan, integrasi (horizontal dan vertical), dan partisipasi politik (Moon 2002). Tahap pertama adalah bentuk sederhana dari e-government, yaitu penyediaan informasi data kepada masyarakat melalui website. Tahap kedua adalah adanya komunikasi interaktif antara pemerintah dengan masyarakatnya, tahap kedua ini bisa menggunakan sistem transfer informasi melalui e-mail. Pada tahap ketiga, situs-situs pemerintah menyediakan pelayanan publik dan transaksi finansial (Hiller dan Belanger 2001). Tipe e-government ini dapat direalisasikan dengan penyediaan database dan akses online yang memadai. Tahap berikutnya adalah untuk mengintegrasikan secara vertical (integrasi antar-pemerintah) dan secara horizontal (di dalam satu instansi pemerintahan) semua pelayanan pemerintah. Bagaimanapun, tahap keempat ini membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengkonvergenkan sistem online dan pelayanan-pelayanan tertentu yang disediakan oleh tiap-tiap administrasi/instansi (Hiller dan Belanger 2001). Tahap terakhir adalah meningkatkan partisipasi politik melalui internet, penggunaan internet ini bisa berupa pemilihan secara online, forum internet, polling pendapat, atau interaksi-interaksi lainnya.
Konsep ini merupakan instrumen percobaan untuk memahami evolusi e-government. Praktek-praktek nyata menunjukan bahwa sangatlah mungkin bahwa proses evolusi ini bisa tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik. Hal iniliah yang menjadi masalah yang harus dihadapi oleh para peneliti, terutama untuk penerapan e-government di pemerintahan local. Institute E-governance melakukan penelitian pada tahun 2003 dan 2005. Pada kedua kasuspenelitian, 100 kota telah melaksanakan e-government. Terdapat penelitian-penelitian mengenai e-government (penyediaan pelayanan publik) dan e-demokrasi (partisipasi masyarakat di dalam tata kelola pemerintahan). Secara nyata, analisis yang dilakukan terfokus kepada faktor keamanan situs, kegunaan, isi web site, tipe pelayanan online, dan partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Evolusi e-government di pemerintahan daerah pada tahun-tahun terakhir ini telah diteliti dan dimonitor baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis (Choudrie, Ghinea, dan Weerakkody 2004, Norris dan Moon 2005, Finger dan Pecound 2003, Martin dan Byrne 2003). Peneleitian-penelitian yang lain telah menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi dan organisasional yang berhubungan dengan pembangunan e-government, penelitian-peneltian tersebut juga telah menganalisis perbedaan antara teori dan realita dari aplikasi e-government di level pemerintahan daerah (2002).
3. Metodologi Riset
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi web site – web site resmi dari kota-kota di Romania, metode ini mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Mark Holzer dan Seang-Tae Kim melalui penelitian mereka yang berjudul Digital Governance in Municipalities Worldwide (2005). Terdapat 308 situs penelitian (kota dan kota kecil), termasuk di dalamnya 6 distrik di Kotamadya Bukares. Pada saat studi ini dilakukan, hanya terdapat 165 (sekitar 53,57%) situs penelitian yang memiliki web site yang masih berfungsi.
Penelitian akan meneliti pemerintahan lokal dengan dimulai dari model incremental pengembangan, yaitu: tahap pertama adalah menyediakan informasi, yang kedua adalah pertukaran informasi, kemudia diikuti oleh ketentuan pelayanan, integrasi pelayanan, dan yang terakhir adalah partisipasi politik. Kriteria yang digunakan untuk meneliti website pemerintahan-pemerintahan kota ini memiliki lima komponen: keamanan dan perlindungan data pribadi, kegunaan, isi web site, tipe pelayanan yang disediakan, dan demokrasi digital. Penelitian menggunakan 98 alat ukur, yang menghasilkan data mentah sekitar score 219, dan skor maksimum 100. Pengukuran bobot sangatlah penting karena tiap dimensi memiliki jumlah pertanyaan yang berbeda-beda (18 pertanyaan pada item kemananan dan duapuluh untuk semua dimensi/item), perbedaan ini sama juga pada skor penelitian (25,32,48,59,55). Kelima dimensi ini diperlakukan sama dialam pengukuran bobot, tidak didasarkan pada jumlah pertanyaan yang digunakan di dalam penelitian. Dengan demikian, setelah pengukuran bobot, tiap dimensi dapat mencapai skor antara 0 – 20, sedangkan skor maksimum adalah 100. Terdapat 43 item yang terdikotomi. Untuk pertanyaan-pertanyaan tidak hanya menghasilkan jawaban ya/tidak (0/1), skala 3 atau empat telah digunakan (0,1,2 atau 0,1,2,3), dimana 0 mengindikasikan bahwa tidak ada informasi yang dapat diraih dari pertanyaan penelitian; 1^ fakta bahwa informasi tersedia; 2^ fakta bahwa informasi dapat diunduh (file, folder, audio, atau dokumen-dokumen video); dan 3^ mengindikasikan kemungkinan transaksi online (pembayaran barang dan jasa, pembayaran premi, keberadaan basis data dimana informasi dapat dicari, dan kemungkinan penggunaan tanda tangan elektronik).
Pada item “keamanan dan proteksi data pribadi”, konsep-konsep seperti pernyataan publik yang mengarah pada perlindungan data personal, otentifikasi, enkripsi, manajemen pengumpulan data, dan penggunaan cookies yang dioperasionalisasikan. Mudah digunakan dan mudah dimengerti, panjang halaman akses, struktur, kemampuan mencari informasi yang tersembunyi baik di website atau pun di link-link yang berhubungan, merupakan konsep-konsep yang ada pada penggunaan operasionalisasi. Pada item isi website, tingkat akses informasi, dokumen resmi, laporan-laporan, dan publikasi materi-materi penting merupakan hal-hal yang penting di dalam menentukan kualitas item isi website. Pada kategori “pelayanan”, termasuk di dalamnya transaksi yang mungkin muncul antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dan antara pemerintah daerah dengan para pengusaha, contoh konkrit dari hubungan ini bisa berupa pemberian izin dan lisensi. Penelitian tentang demokrasi digital dimulai dari pembahasan penyediaan alur umpan balik melalui internet yang mampu diserap oleh pemerintah di dalam tata kelola administrasinya, alur umpan balik ini bisa direalisasikan melalui perdebatan tentang kebijakan-kebijakan pemda yang dilakukan secara online melalui website resmi pemerintah kota, hal ini akan bisa merealisasikan sistem pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat performa pemerintah. Skala evaluasi ini telah diaplikasikan oleh seluruh kota-kota yang ada di Romania, hal ini didasarkan pada waktu penelitian (1 – 20 Juni 2007), keberadaan web site yang masih berfungsi (yaitu sekitar 165 web site dari 308 web site). Proses pengumpulan data telah dilakukan dengan beberapa pihak pembantu, dimana para pembantu yang sangat berjasa tersebut mencakup para mahasiswa baik S1 maupun mahasiswa pascasarjana di Departemen Ilmu Politik di Universitas lasi.
Jaring evaluasi juga mencakup contoh penilaian dari tiap-tiap item; para operator juga diberikan penjelasan secara detail mengenai sistem penilaian. Dengan tujuan untuk memastikan reliabilitas instrumen dan aplikasinya, tiap website telah dievaluasi setidaknya dua kali dengan operator-operator yang berbeda-beda. Jika terdapat perbedaan score lebih dari 5 poin (5% dari maksimum nilai skala), maka website harus mengalami satu kali lagi penilaian.
4. Hasil Penelitian
Penelitian ini menunjukan bahwa skor didapatkan melalui beberapa survey di 165 kota. Skor tertinggi diperoleh melalui website resmi kotamadya Tinisoara (39,66), website Bucharest (Ibu Kota) (39,36), kemudian kota yang memiliki skor ketiga terbesar adalah kota Arad (38,73). Skor yang paling maksimum adalah 100, setiap kota yang diniliai hanya mendapat skor dibawah 40 poin, hal ini menandakan bahwa gap antara idealitas e-government dan realitas pelaksanaanya sangat jauh di Romania.
Lebar/amplitud/jenjang variasi skor adalah 36,59. Skor terendah didapat dari distrik 5 yaitu dari Bucharest – 3,07 poin, kemudian diikuti oleh Kota Targu Secuiesc – 3,93 poin, dan Kota Baia Sprie – 5,06.
Lima skor tertinggi yang didapat dari kota-kota di Romania. 5 pentagonal memiliki bentuk yang serupa dengan nilai-nilai tinggi dari dimensi “kegunaan” dan nilai-nilai terendah didapat dari dimensi “perlindungan data pribadi” dan dimensi “partisipasi publik”
Fakta yang ditemukan dari keduapuluh kota yaitu bahwa pelaksanaan e-government akan lebih berkualitas di kota-kota besar, hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu kota maka akan semakin besar pula tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas e-service, hal ini sama dengan teori bahwa di perkotaan besar akn lebih memiliki sumber daya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan. Tetapi bagaimanapun, hipotesis harus diuji pada penelitian lanjutan, terutama dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fakta menyatakan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan adalah 16,39, setengah dari 165 kota mendapat poin sekitar dibawah 15 pada skala 0 – 100, hal ini menunjukan bahwa tidak hanya ketersedian sumber-sumber daya yang ada yang menjadi penentu tetapi juga niat dari pemerintah itu sendiri. Kami memiliki rencana untuk menguji hipotesa ini di masa mendatang.
Pada item keamanan dan perlindungan data pribadi, situs-situs terbaik seperti Bistrita dan Ploeisti mencapai poin 5,81 pada skala 0 – 20 (tabel 2). Dengan angka rata-rata 0,62 dan median 0. Kami juga menemukan bahwa dari 165 web site – web site kota-kota besar di Rumania terdapat 128 situs yang tidak memperhatikan perlindungan data pribadi.
Penelitian tidak menunjukan ketidakadaan kepedulian akan pentingnya keamanan informasi pada situs-situs pemerintah, tetapi hal keamanan informasi hanya dilimpahkan kepada tanggung jawab pengguna (publik). Pemberian jaminan keamanan perlindungan data pribadi hanya ada pada situs yang memiliki pelayanan pembayaran pajak (dimana hal ini merupakan pelayanan yang disediakan oleh sedikit situs pemerintah di Romania. Pada kebanyakan kasus, akses untuk pelayanan-pelayanan tersebut dapat direalisasikan melalui cara klasik, yaitu dengan mengisi formulir dan mengirmkanannya ke derpartemen keuangan perkotaan. Tidak ada dari situs-situs yang diteliti yang menyatakan bahwa cookies digunakan atau tidak, situs-situs ini juga tidak ada menu tandatangan elektronik. Hal ini menunjukan bahwa situs-situs tersebut masih dianggap sebagai “hanya penyedia layanan informasi”, sedangkan jaminan otoritas pengguna dan pentingnya perlindungan data personal masih lah tidak dianggap penting.
Hampir dari seluruh situs yang ada memiliki akses homepage, yang bisa ditautkan menjadi dua layar. Selain itu, hampir dari seluruh situs memiliki peta situs dan bar navigasi pada setiap page yang dibuka. Hompage seringkali menggunakan fotograf yang tidak memiliki kegunaan, seperti contohnya potrait walikota atau anggota-anggota dewan. Terdapat beberapa contoh kecil ketika para audiens diberlakukan sebagai kelompok sasaran. Pada beberapa kasus, web site akan memiliki link-link untuk penduduk lokal dan juga untuk turist, link-link ini jarang sekali diperuntukan untuk pengusaha, dan tidak pernah diperuntukan untuk para manula, para pemuda-pemudi, ataupun individu-individu yang memiliki kebutuhan tertentu. Hanya ada sedikit situs yang menyediakan pengisian form online, dan tidak ada satu pun situs yang menyediakan keseluruhan prosedur administrasi online. Hampir dari satu pertiga dari situs pemkot di Romania memiliki mesin pencari, tetapi keberadaan mesin pencari ini tidak sempurna. Hampir dari seperempat situs yang mengupdate isi situs tersebut.
Situs pemerintah kota Targu-Mures merupakan situs yang mendapatkan poin tertinggi yaitu 11,2 dengan kategori isi situs paling lengkap. Yang lainnya hanya mendapatkan poin dibawah 10. Skor rata-rata dari dimensi kelengkapan isi situs adalah 3,91 dengan deviasi standar 2,42 dan dengan median 3,6. Hampir dari seluruh situs menyediakan alamat pusat kota (alun-alun) dan tempat-tempat penting lainnya, situs tersebut juga menyediakan daftar keputusan dan resolusi dewan kota. Catatan-catatan pertemuan dewan pun bisa ditemukan dari sekitar 20 % dari keseluruhan jumlah situs. Penyediaan data keuangan daerah juga pada situs-situs ini juga terbatas. Hampir dari setengah situs menyediakan informasi dengan minimal dua bahasa (yaitu bahas Inggris dan Romania, tetapi informasi dalam bahasa Inggris tidak selengkap dibanding dengan yang berbahasa Romania. Di Transylvania, terdapat beberapa situs yang memiliki 3 – 4 bahasa (Romania, Inggris, Hungaria, dan Jerman), tetapi ada juga situs yang hanya menggunakan bahasa Romania. Situs-situs yang ada tidak menyediakan sistem peringatan untuk digunakan jika terjadi bencana, situs-situs ini juga tidak menyediakan kemudahan akses bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Even-even yang akan dilaksanakan di kota-kota biasanya diumumkan dengan kalimat-kalimat singkat (even-even ini bisa berupa festival keagamaan, libur resmi, dan even-even peringatan sejarah). Tidak ada situs pemerintah yang menyediakan informasi aspek kehidupan sehari-hari seperti informasi lalu lintas yang akurat.
Bucharest dan Arad menyediakan pelayanan online dengan skor tertinggi kepada masyarakat, skor ini mencapai 9,49 (tabel 5). Skor rata-rata pada item pelayanan adalah 2,09 dengan deviasi standar 1,84 dan median 1,7. Sesuai dengan penemuan data terdapat 44 kota yang tidak menyediakan layanan online kepada masyarakat. Tidak ada kota yang menyediakan pelayanan pembayaran tagihan secara online. Di lain sisi, hampir dari seperempat kasus, situs pemerintahan tidak ada yang menyediakan layanan pembayaran pajak daerah secara online. Prosedur registrasi untuk membayar pajak daerah tidak bersifat e-service murni. Masyarakat harus mengikuti prosedur semi manual untuk membayar pajak.
Pada item “demokrasi digital”, hasil terbaik diraih oleh kota Aiud – 10,16 poin (tabel 6). Seluruh kota lainnya hanya mendapat skor dibawah 7,62, terdapat 41 situs yang tidak menyediakan akses alur feedback dari masyarakat. Dengan demikian, skor rata-rata untuk tingkat partisipasi adalah 1,14 dengan standar deviasi 1,84 dan median 0,73. Hanya sedikit situs yang menyediakan formulir online untuk memberikan komentar kepada pemerintah atas performa kinerjanya. Kurang dari 10 % dari situs resmi pemerintah kota yang memiliki layanan poling pendapat, dan tak ada satupun situs yang menyediakan layanan petisi online. Ada beberapa situs yang menyediakan forum diskusi, tetapi forum diskusi tersebut jarang ditanggapi oleh pemerintah kota. Dengan demikian, forum-forum ini hanyalah sekedar wadah tampungan komplain dari masyarakat.
Ketika membandingkan skor pada kelima dimensi/item atas indeks e-government secara keseluruhan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa item “kegunaan” memiliki skor maksimum tertinggi yaitu 15,63 dengan nilai rata-rata 8,17. Hal ini sangatlah mudah diobservasi bahwa performa terbaik diraih pada dimensi teknis di dalam pelaksanaan e-government: strukturisasi informasi, kemudahan penggunaan situs, adanya formulir yang bisa diisi, dan adanya layanan mesin pecari. Bagaimanapun juga, performa pelaksanaan e-government terus menurun secara drastic ketika meneliti tiga dimensi/item yang lainnya, nilai yang diraih pada kategori kelengkapan isi situs adalah 3,91, 2,09 pada kategori pelayanan, 1,14 pada kategori partisipasi publik, dan 0,62 untuk kategori proteksi data personal dan keamanan. Keberadaan skor minimal (nilai 0) untuk keempat dari kelima dimensi mungkin bisa terjadi ketika pemerintah kota hanya menyediakan situs sebagai formalitas.
Pertanyaan selanjutnya adalah “bagaimana performa e-government dapat didistribusikan ke semua wilayah?”. Romania terbagi kedalam delapan wilayah pembangunan/ekonomi (gambar 3), wilayah-wilayah ini bukanlah unit administrasi independen, tetapi wilayah-wilayah membentuk kerangka jaringan kerjasama regional. Tiap-tiap wilayah terdiri dari sekitar 4 – 7 kabupaten, jumlah penduduk dan tingkat GDP per penduduk ditunjukan pada Tabel 8.
Dari sudut pandang distribusi geografis dan dari sudut pandang wilayah pembangunan ekonomi, Bucharest merupakan kota yang terbaik – dengan skor rata-rata 21,82 – disamping fakta bahwa skor terendah diperoleh oleh sector .Skor diatas rata-rata nasional juga diraih oleh wilayah Timur laut dan wilayah bagian barat (meliputi kabupaten-kabupaten seperti Timis, Arad, Cara-Severin dan Hunedoara). Hal ini merupakan paradoks dimana wilayah yang bisa dikatakan kurang maju tetapi dapat melaksanakan e-government yang relatif lebih baik. Buchares dan wilayah barat merupakan wilayah yang diharapkan sesuai dengan teori optimisme e-government. Berdasarkan teori wilayah yang memiliki kemajuan baik di bidang sumber daya manusia dan material akan lebih mungkin untuk menjalankan system e-government. Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah ini akan dipaksa untuk menuntut untuk pengimplementasian system tersebut. Tetapi pada kasus di Romania hal ini berbeda dengan hipotesa teori tersebut.
Wilayah Timur Laut adalah wilayah yang paling menghawatirkan, sedangkan yang paling baik adalah wilayah kota Bucharest. Kasus pada wilayah Timur Laut memunculkan pertanyaan ilmiah: apakah terdapat kepedulian khusus dari pemerintah daerah di wilayah yang kurang maju untuk memodernisasikan system administrasinya untuk meminimalisir gap antara wilayah tersebut dengan wilayah lainnya? Bagaimana proses “pembelajaran” dapat dilakukan pada tingkat administrasi local?
5. Kesimpulan
Sebelas tahun setelah munculnya web page pemkot pertama di Romania, pelaksanaan e-government tampaknya masih jalan ditempat. Pada dimensi “penggunaan” performa dapat diterima sebagai sesuatu yang cukup wajar, nilai rata-ratanya sekitar 8,17 pada skala 0 – 20. Pada dimensi keamanan dan perlindungan data pribadi, pelaksanaan e-government di Romania cukup menghawatirkan dan tampaknya tidak ada kepedulian dari pemerintahnya. Dari dimensi “kelengkapan isi website”, masih bisa dikatakan kurang. Dari dimensi pelayanan kita bisa menilainya dengan nilai kurang, hal ini bisa dilihat dari web site – web site resmi pemerintahan kota yang tidak menyediakan layanan pembayaran tagihan online. Masyarakat juga tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengutarakan pendapat mereka. Kurang dari 10 % dari keseluruhan web site resmi pemkot memiliki layanan poling online, dan tak ada satupun yang menyediakan layanan pengaduan petisi online. Terdapat perbedaan kualitas yang signifikan diantara kota-kota dan wilayah-wilayah yang ada di Romania. Secara paradoks, wilayah yang paling tertinggal (Timur Laut) memiliki kualitas e-government terbaik setelah kota Bucharest. Penelitian selanjutnya harus mengidentifikasi variable-variabel yang lebih tepat, juga harus menyebarkan hasil penelitian kepada pemerintah local sehingga mudah-mudahan dapat menstimulasi peningkatan kualitas e-government, yang selanjutnya diharapkan dapat menciptakan manajemen yang lebih baik akan penanganan masalah-masalah administrasi publik sehinggi dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
References
Arlsan, Aykut, (2007) “Turkish Local e- Governments: a Longitudinal Study”, Electronic Journal of E-Government, Vol 5, Issue 2, pp 95-106, www.ejeg.com/volume-5/vol5-iss2/v5-i2-art1.htm
Brown, Douglas, (1999) “Information Systems for Improved Performance Management: Development Ap-proaches in U.S. Public Agencies”, Reinventing Government in the Information Age, Richard Heeks (editor), Routledge, New York, pp 113-134. www.ejeg.com 180 ©Academic Conferences Ltd Virgil Stoica and Andrei Ilas
Choudrie, Jyoti, Gheorghita Ghinea and Vishanth Weerakkody, (2004) “Evaluating Global E-Government Sites: A View Using Web Diagnostic Tools”, Electronic Journal of E-Government, Vol 2, No. 2, pp 104-114, www.ejeg.com/volume-2/volume2-issue2/v2-i2-art4.htm.
Finger, Matthias and Gaelle Pecound, (2003) “From E-Government to E-Governance? Towards a Model of E-Governance”, Electronic Journal of E-Government, Vol 1, No.1, www.ejeg.com/volume-1/volume1-issue-1/issue1-art1.htm.
Hiller, Janine and France Belanger, (2001) Privacy Strategies for Electronic Government, E-Government Series, Pricewaterhouse Coopers Endowment for the Business of Government, Arlington VA.
Holzer, Mark and Seang-Tae Kim, (2005) Digital Governance in Municipalities Worldwide (2005). A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Through the World. The E-Governance Institute, National Center for Public Productivity, Rutgers, the State University of New Jersey, Global e-Policy e-Government Institute, Graduate School of Governance Sungkyunkwan University, www.andromeda.rutgers.edu/~ ego-vinst/Website/researchpg.htm.
Layene, Karen and Jungwoo Lee, (2001) “Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model”, Government Information Quartely, Vol 18, No. 2, pp 122-136.
Martin, Bill and John Byrne, (2003), “Implementing E-Government: Widening the Lens”, Electronic Journal of E-Government, Vol 1, No. 1, www.ejeg.com/volume-1/volume1-issue-1/issue1-art2.htm.
Moon, M. Jae, (2002) “The Evolution of E-government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?”, Public Ad-ministration Review, Vol. 62, No. 4, pp 424-434.
Moon, M. Jae and Stuart Bretschneider, (2002) “Does the Perception of Red Tape Constrain IT Innovativeness in Organizations? Unexpected Results from Simultaneous Equation Model and Implications”, Journal of Pub-lic Administration Research and Theory , Vol 12, No. 2, pp 273-291.
